Pelatihan Rumah Sakit | Diklat Rumah Sakit

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong pembangunan rumah sakit bagi para buruh di Kabupaten Bandung dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu seiring dengan akan dibangunnya rumah sakit buruh di Koja, Jakarta Utara dalam waktu dekat ini. “Dana BPJS atau Jamsostek ini sangat besar, yaitu sekitar Rp 150 triliun. Namun, penggunaannya sejauh ini baru untuk asuransi. Pembangunan rumah sakit untuk buruh dibutuhkan karena jumlah buruh sangat banyak,” ujarnya saat mengunjungi para buruh di Baleendah, Kamis (18/12/2014).Dede mengapresiasi rencana pembangunan rumah sakit buruh di Jakarta. Namun, dia juga mendorong pembangunan rumah sakit tersebut di Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah industri di Jawa Barat.

Di seluruh Indonesia, menurut dia, jumlah buruh terbanyak berada di wilayah Jawa Barat. Sementara, jumlah buruh di Jabar terbanyak berasal dari Kabupaten Bandung, yakni sekitar 350.000 orang.

Dede mengungkapkan, dana pembangunan rumah sakit buruh yang representatif pun diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Dibandingkan dengan dana BPJS yang ada, menurut dia, pembangunan rumah sakit tersebut sangat memungkinkan.

“Dengan adanya rumah sakit tersendiri bagi para buruh, kesehatan mereka akan lebih terjamin. Mereka pun tak perlu berbondong-bondong ke RSUD yang saat ini mengalami peningkatan kunjungan pasien secara signifikan,” tuturnya.

Peningkatan kunjungan pasien tersebut, lanjut Dede, terjadi setelah diberlakukannya BPJS Kesehatan oleh pemerintah. Tingkat kunjungan pasien mencapai hingga 300 persen dari sebelumnya.

Dia mencontohkan, jumlah pasien di RSUD Al Ihsan Baleendah sebelum BPJS hanya 400 orang per hari. Namun setelah BPJS, jumlahnya meningkat menjadi 1.300 pasien per hari.

Dede mengakui, pembangunan rumah sakit perlu didukung dengan infrastrukur dan SDM yang memadai. Namun, sejumlah tenaga medis seperti dokter umum, spesialis, perawat, dan alat kesehatan bisa disediakan dengan sumber dana BPJS Ketenagakerjaan.

“Tinggal nanti lahan untuk pembangunan rumah sakit disiapkan oleh Pemda. Sementara pembangunan dan pelayanan rumah sakit dibiayai oleh negara,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung Uben Yunara menyambut baik usulan pembangunan rumah sakit untuk buruh di Kabupaten Bandung. Menurut dia, serikatnya pun telah mengajukan usulan tersebut kepada pemerintah sejak 2003 lalu.

Pembangunan rumah sakit buruh, menurut Uben, perlu dilakukan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi para tenaga kerja. Dengan rumah sakit tersendiri, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan para buruh bisa lebih dioptimalkan.

“Para buruh ini rentan dengan kecelakaan kerja. Jadi, rumah sakit khusus buruh ini dibutuhkan agar pelayanannya lebih homogen, sehingga lebih optimal,” tuturnya. (Cecep Wijaya/A-147)***