Pelatihan Rumah Sakit | Diklat Rumah Sakit -Daya tampung RSUD Tangerang sudah tidak mencukupi lagi lantaran kapasitasnya yang kecil. Hal tersebut membuat petugas rumah sakit kewalahan didalam menangani pasien terutama pasien rawat inap. Ahmad Nizar ( 45 tahun), Staf Humas RSUD Tangerang, mengatakan bahwa minimnya fasilitas serta jumlah pasien yang terua bertambah membuat pelayanan rumah sakit menjadi tidak maksimal.”Kapasitas rumah sakit kurang karena harus melayani pasien dari kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, bahkan dari Provinsi Banten,”kata Nizar saat ditemui REPUBLIKA di RSUD Tangerang, Jumat ( 20/6).
Nizar menambahkan bahwa untuk jumlah tempat tidur saja sangat tidak sebanding dengan jumlah pasien yang setiap harinya bisa mencapai seribu lebih.
” Jumlah bed kita saja ada 416 set. Sedangkan pasien yang berobat ada seribu lebih, belum lagi yang rawat inap bisa mencapai 500 orang lebih,” tuturnya.
Nizar menjelaskan penumpukan tersebut diakibatkan oleh Pemkot Tangerang baru saja memiliki Rumah sakitnya sendiri. Itupun kapasitasnya masih minim, belum lagi soal fasilitas bisa dipergunakan.
” Pemkot kan baru bikin RSU, namun itu baru. Jadi fasilitasnya serta tenaga medisnya masih minim. Makanya selalu dioper kesini,” tambah Nizar.
Lebih lanjut Nizar mengatakan bahwa untuk pelayanan sosial sudah cukup baik. Karena menurutnya untuk warga kabupaten maupun kota bisa menikmati fasilitas kesehatan gratis tanpa dikenakan biaya apapun.
” Dari sisi non infrastruktur kami rasa sudah cukup baik. Terutama dalam pelayanan kesehatan gratis. Masyarakat cukup menggunakan kartu Jamkesda atau jaminan kesehatan daerah untuk warga kabupaten, semenatar untuk warga kota Tangerang hanya menggunakan KTP dan KK,” ujarnya.
Untuk warga kabupaten biayanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten, sementara bagi warga Kota Tangerang rumah sakit akan mengajukan klaim terhadap pemkot untuk melunasi biaya pengobatan pasien.
Walaupun keberadaan RSUS Tangerang ini ada di wilayah Kota Tangerang, namun status kepemilikannya masih milik pemerintah kabupaten. Sehingga seluruh pembiayaan rumah sakit menjadi tanggung jawab bupati.