Pelatihan Rumah Sakit | Diklat Rumah Sakit-Warga Solo Baru, Kecamatan Grogol melakukan demo penolakan atas pembangunan sebuah rumah sakit milik swasta disekitar tempat tinggal mereka, Minggu (29/6/2014). Aksi dilakukan karena khawatir terkena ada pengaruh dari pembuangan limbah yang berakibat pada terganggunya kesehatan. Aksi dilakukan oleh sejumlah warga dengan cara berorasi didepan lokasi proyek pembangunan. Selain itu, mereka juga memasang papan larangan pendirian rumah sakit swasta.
Juru bicara warga Muhammad Totok Budiyanto mengatakan, warga yang menolak pembangunan rumah sakit milik swasta tersebut berasal dari lingkungan sekitar. Seperti dari warga RT 1 dan RT 2 RW X Perumahan Solobaru dan Paguyuban Masyarakat Langenharjo (Pamaslang).
Totok menjelaskan, tanah yang dipakai untuk pembangunan rumah sakit berada wilayah RT 1 dan RT 2 RW X Perumahan Solo Baru. Tempat tersebut seharusnya sesuai keperuntukanya dipakai untuk pembangunan rumah atau permukiman warga karena berada masih dalam satu kompleks perumahan.
Namun ternyata warga dikejutkan dengan adanya pembangunan sebuah rumah sakit. Sejak diketahui ada rencana tersebut warga sudah langsung memberikan reaksi penolakan. Namun ternyata tidak digubris dan proses pembangunan tetap berjalan.
Totok mengatakan, sejumlah pekerja dan alat berat sudah bekerja di lokasi sejak beberapa bulan. Kondisi tersebut membuat warga semakin resah.
“Rencananya memang akan dibangun rumah sakit dengan ketinggian 25 lantai, jelas ini bangunan besar dan meresahkan warga,” ujar Totok.
Menurut Totok, warga khawatir pembangunan rumah sakit setinggi 25 lantai itu justru akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk itu warga meminta Pemkab Sukoharjo mendengar suara dari rakyat. Dimana masyarakat setempat menginginkan tempat tinggal yang nyaman, aman dan tanpa dampak limbah apapun dari rumah sakit sudah mulai dibangun tersebut.
“Warga ingin bertemu bupati secara langsung dan menyampaikan keluhan ini,” lanjutnya.
Tuntutan ini dikatakan Totok karena warga sudah gerah setelah aspirasi tidak didengar. Sebab sebelumnya berulang kali bertemu dengan petugas baik dari tingkat desa/kecamatan namun belum ada solusi jelas